Interaksi lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan potensi ekowisata mangrove wonorejo Surabaya - Andhika P. Bhakti

Tugas Akhir/Skripsi Ilmu Politik

Disusun oleh: Andhika P. Bhakti

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Dalam mengubah lingkungan alam dibutuhkan peranan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dengan cara pertama-tama berusaha menciptakan iklim dan keadaan agar dapat dipenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling minim bagi peri-kehidupan manusiawi. Campur tangan pemerintah diperlukan supaya mekanisme pasar dapat memenuhi hak masyarakat dan memberi perlakuan adil kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari itu semua muncul fenomena yang terjadi terhadap pengembangan ekowisata alam di kawasan Wonorejo Kecamatan Rungkut, Surabaya. Didaerah tersebut saat ini terjadi perubahan lingkungan alam dari daerah hutan berantara yang tidak terurus,menjadi daerah konservasi dan sekarang diremikan sebagai tempat ekowisata baru bagi warga Surabaya. Di lingkungan tersebut terdapat hubungan interaksi antara pengelola ekowisata mangrove Wonorejo yaitu FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat),Pemerintah,dan masyarakat Wonorejo yang bersama-sama melakukan pengembangan ekowisata Mangrove. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: pertama, bagaimana peran FKPM dan Pemerintahan lokal terhadap pengembangan potensi ekowisata mangrove Wonorejo dapat terealisasikan dengan program pemberdayaan masyarakat Wonorejo. Kedua, siapakah yang diuntungkan dengan adanya pengembangan ekowisata mangrove Wonorejo. Ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya ekowisata mangrove Wonorejo. Pertama, peran FKPM yang awalnya lebih kepada keamanan daerah sekitar Wonorejo,sekarang dengan adanya ekowisata mangrove FKPM dipercaya sebagai pengelola dan juga berperan memberdayakan masyarakat Wonorejo, sedangakan peran Pemerintah lokal, yaitu Kelurahan Wonorejo sebagai penerus kebijakan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat Wonorejo. Kedua, yang diuntungkan dengan adanya ekowisata mangrove ini adalah FKPM selaku pengelola mendapatkan kepercayaan dari pihak luar terkait bantuan dana untuk pengembangan ekowisata mangrove Wonorejo, Pemerintah berhasil mewujudkan ruang terbuka hijau dan tempat wisata baru bagi warga Kota Surabaya dalam hal dapat meningkatkan kinerja dari Pemerintahan, masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya ekowisata mangrove yang dikemudian hari bisa meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat Wonorejo. Ketiga, dengan adanya ekowisata mangrove, masyarakat Wonorejo pada umumnya sangat mendukung. Karena dengan adanya ekowisata ini menjadikan perekonomian masyarakat Wonorejo sedikit lebih baik, dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Wonorejo.

Konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan penertiban kawasan brandgang di wilayah Surabaya - Arbiarto B. Santoso

Tugas Akhir/Skripsi Ilmu Politik

Disusun oleh: Arbiarto B. Santoso

Universitas Airlangga

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penggunaan brandgang sebagai retribusi untuk pemasukan sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang oleh BPK RI sebagai penyalahgunaan aset negara. Sehingga munculnya Surat Keputusan Walikota Surabaya yang memutuskan untuk mencabut ijin penyewaan brandgang. Dengan SK Walikota tersebut, dinas pemerintahan kota Surabaya ditugaskan untuk menertibkan daerah kawasan brandgang yang mana telah beralih fungsi dan menertibkan segala bentuk bangunan yang berdiri di atas brandgang tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan penertiban kawasan brandgang. Fenomena tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: apa alasan yang mendasari penertiban brandgang tersebut, bagaimana bentuk-bentuk konflik dan siapakah pihak yang diuntungkan. Penelitian ini menggunakan teori konflik, kelompok kepentingan, dan implementasi kebijakan dengan memakai beberapa konsep, diantaranya: konflik penertiban, warga brandgang dan perda. Sedangkan penentuan informan menggunakan teknik sampling, yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya menggunakan alasan penertiban kawasan brandgang untuk mengembalikan fungsi brandgang ke fungsi fasilitas umum. Dasar penertibannya adalah SK Walikota Surabaya Nomor 700/946/436.6.2/07. Penertiban yang dilakukan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Konflik tersebut didasari oleh kebijakan penertiban brandgang menjadi bersifat alokatif yang mana penghuni brandgang kelas ekonomi kebawah terkena penertiban brandgang. Penghuni brandgang kelas ekonomi ke atas tidak terkena penertiban karena mereka memiliki SHM dan mempunyai bargaining power terkait dengan keadaan sosial ekonominya. Selain itu juga munculnya kelompok kepentingan yang menginginkan untuk menggunakan brandgang kembali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Penertiban tersebut juga menguntungkan beberapa pihak, yaitu warga brandgang yang belum ditertibkan dan dinas pemerintah kota Surabaya. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan masih mendapatkan brandgang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kota Surabaya untuk kedepannya karena penertibannya bersifat alokatif. Sedangkan bagi penghuni brandgang ekonomi ke atas tidak terkena penertiban dan mereka masih menggunakan brandgang sebagai konsumsi pribadinya.